Mari Berbagi Pikiran, Sepucuk Surat untuk Teman-temanku

by membualsampailemas


Assalamualaikum wr wb.

Yang saya hormati, saudaraku para mahasiswa di Indonesia, teman seperjuangan. Perkenankanlah sahaya menuliskan beberapa kalimat-kalimat yang terus menggerayangi pikiran saya akhir-akhir ini.

Sebaharu ini saya mendapatkan link khusus dari seorang teman seperjuangan, sesama mahasiswa. Tak lain isi dari link tersebuat adalah sebuah kajian BBM dari Universitas Indonesia.

 

Sewaktu sahaya menulis ini, sahaya sedang membacanya perlahan dan mencermati kata per kata, dan menyesuaikan alur pikir saya dengan para teman seperjuangan di Universitas Indonesia, khususnya dari kalangan BEM. Melalui kajian dari Universitas Indonesia ini, saya melihat betapa mahasiswa Indonesia sungguh elegan dalam menyampaikan aspirasi mereka, tak semua mahasiswa yang berdemonstransi turun ke jalan itu bersifat anarkhi, saya kira, melainkan hanya oknum-oknum tertentu yang selalu mencari ribut dengan orang-orang lain. Apresiasi saya untuk para pengkaji dari Universitas Indonesia.

 

Terlebih dahulu, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri, saya sebagaimana orang tahu dalam blog ini, adalah seorang penulis amatir yang suka menulis cerpen maupun pandangan-pandangan, berdasarkan pemahaman dan dari sisi perspektif saya sendiri. Tak dapat dipungkiri, seorang mahasiswa tingkat dua yang sedang getol-getolnya menimba ilmu keuangan negara, yang selalu berkutat pada undang-undang keuangan negara beserta teman-teman dan turunannya, saya mendapatkan berbagai pandangan luas mengenai birokrasi dan polemik di dalamnya, yang mungkin hanya kelangan terbatas yang tahu, dari para dosen-dosen yang pernah mengajar saya, khususnya tentang Kementrian Keuangan. Bukan maksud saya untuk membawa-bawa nama almamater, nama dosen, nama Kementrian Keuangan, dalam tulisan ini, hanya saja ini sebagai pelurus agar anda sebagai pembaca tidak salah mempersepsikan saya. Setiap orang pastilah memiliki pandangan berbeda, tergantung pada posisinya.

 

Mari kita memasuki kajian menurut persepsi saya pribadi. Saya akan membagi-bagi tulisan ini menjadi beberapa post, seperti pada dokumen kajian BEM Universitas Indonesia.

 

Yang pertama adalah Tinjauan dari Ekonomi Makro.

 

Sungguh benar para pengkaji dari Universitas Indonesia, saya tidak meragukan kredibilitas mereka dalam mengkaji sebuah masalah. Sudah sejak dahulu kala, mahasiswa Universitas Indonesia memanglah mahasiswa intelek agen perubahan.

Adalah benar bahwa harga BBM merupakan salah satu anchor price/harga penentu, dimana perubahan harga BBM pastilah akan menimbulkan kenaikan harga barang-barang lainnya, semisal bahan pokok. Hal tersebut cukup jelas, mengingat hingga sekarang ini, segala sektor hampir selalu berkaitan dengan BBM ini. Bahan Bakar Minyak, merupakan komponen input utama dalam penawaran total dalam perekonomian. Anda selanjutnya dapat membaca mengenai tinjauan makro ini dalam kajian BEM Universitas Indonesia. Semuanya diterangkan secara jelas dan gamblang mengenai parameter apa saja yang mempengaruhi harga BBM dalam APBN 2012, besaran subsidi pada UU APBN 2012, perhitungan subsidi BBM, dan sebagainya.

 

Dalam kajiannya, BEM Universitas Indonesia pun mengungkap tentang wacana ketidaktepatan sasaran dalam subsidi BBM, saya percaya sepenuhnya mengenai data yang telah diambil dalam kajian tersebut karena saya percaya pada integritas mahasiswa UI yang tak diragukan lagi.

Pada tahun 2007 terungkap sebuah fakta yang menarik. Hasil dari SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) yang dilakukan oleh BPS pada tahun 2007 memperlihatkan bahwa ternyata 48,44 persen subsidi BBM dinikmati oleh 20 persen kelompok masyarakat berpendapatan teratas dan hanya 5,15 persen subsidi BBM dinikmati oleh 20 persen kelompok masyarakat berpendapatan terbawah. Jika tujuan subsidi BBM adalah untuk membantu masyarakat berpendapatan menengah kebawah, maka, sekilas, berdasarkan fakta ini tujuan tersebut dapat dikatakan tidak tepat sasaran.

 

Saya pribadi belum terlalu jelas berapa besar akan berkurang subsidi BBM ini nantinya, apakah cukup besar bila dibandingkan harga minyak dunia sekarang atau seberapa, saya belum mengetahuinya secara pasti, karena saya pun berusaha mencari informasi, dan baru link ini yang saya temukan http://ekonomi.inilah.com/read/detail/1844667/inilah-fostur-apbn-p-2012 yang berisi, rencananya bahwa subsidi akan sebesar Rp137,4 triliun-an untuk kategori BBM jenis tertentu dan LPG jenis 3 kilogram. Itu artinya belanja kita untuk subsidi malah naik.

Kenapa bisa naik? Padahal kan harga BBM jenis tertentu malah juga naik? Menurut saya, ini adalah hitung-hitungan dari membandingkan harga minyak dunia saat sekarang, yaitu capaian 120-an dollar per barrel, bukan lagi pada 90 dollar per barrel (http://www.mediaindonesia.com/read/2012/03/27/308527/4/2/Perubahan-APBN-P-2012-untuk-Cegah-Ekonomi-Melambat), tidak bisa kita menyamakan atau membandingkan dengan harga minyak yang sama untuk periode berbeda dengan subsidi yang sekarang ini.

 

Teman saya sperjuangan, menggunakan logika adalah karunia Tuhan yang Maha Esa, kita patut bersyukur memiliki logika yang baik sebagai sesosok manusia. Data dari BPS yang dikutip BEM UI dalam kajian tersebut saya juga percaya sepenuhnya, bahwa 48,44% subsidi BBM dinikmati oleh 20% kelompok masyarakat berpendapatan teratas, sedangkan hanya 5.15% subsidi BBM dinikmati oleh 20% kalangan berpendapatan terbawah. Sekilas memang dapat dikatakan subsidi BBM ini tidak tepat sasaran. Teman-teman dari UI menggunakan logika baiknya, bahwa :

Akan tetapi, alangkah lebih baiknya jika wacana ketidaktepatan sasaran tersebut diambil logika terbaiknya. Secara sederhana, jika dibalik logikanya, jika subsidi BBM harus dikurangi dengan jumlah yang cukup besar, maka berapa per sen masyarakat miskin yang akan terbebani oleh kenaikan harga BBM tersebut, dan berapa per sen masyarakat kelas menengah ke atas yang terbebani oleh kenaikan harga tersebut? Jawaban sederhananya, rakyat miskin akan sangat terbebani karena kenaikan harga yang cukup signifikan, sementara program bantuan dari pemerintah berjalan dengan tidak tepat (hal ini akan dijelaskan di bagian selanjutnya), sementara masyarakat kelas menengah ke atas tidak akan terlalu terbebani dengan signifikan karena mereka masih mempunyai cukup materi untuk membiayai kebutuhan hidupnya, bahkan banyak yang masih sangat berlebih

betul sekali bahwa 20% masyarakat kalangan terbawah itu akan sangat terbebani dengan kenaikan harga BBM nantinya, bahkan mungkin lebih dari itu.

Di sini, teman-teman dari UI mengambil perspektif untuk kalangan rakyat miskin tersebut. Betul tidaklah salah. Saya pun menyadari di desa saya sekarang ini ibu saya sudah uring-uringan dan bingung mengenai kenaikan harga BBM nanti, yang jelas, harga bahan-bahan pokok pastilah naik, dan itu sungguh membebani masyarakat perpenghasilan kecil.

 

Kita hidup bernegara, memegang kekuasaan dalam sebuah tatanan negara adalah bukan hal yang mudah. Dalam memutuskan sesuatu, kalangan petinggi negara pastilah berembug dan menimbang-nimbang dari berbagai segi dan sudut pandang. Dengan menaikkan harga BBM ini, pemerintah, baik itu dari Kemenkeu maupun Bappenas maupun KemenESDM, pastilah mempertimbangkan hal ini. Menurut pandangan pribadi saya, bahwa kita sebagai Indonesia itu sedang berusaha melepaskan diri dari ketergantungan atau sikap konsumtif masyarakat. Maka dari itu yang pertama, jauh sebelum isu ini muncul, pada UU No 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara penjelasan pasal 7 ayat 4 diterangkan bahwa tetap ada kebijakan untuk mengendalikan ketepatan subsidi BBM jenis tertentu, yaitu dengan cara pembatasan BBM subsidi pada mobil ber-plat nomor pribadi mulai 1 April 2012. Hal tersebut sudah diungdang-undangkan, artinya memiliki kekuatan hukum tetap.

Dengan adanya hembusan -entah siapa dulu yang mulai- bahwa naiknya harga BBM subsidi ini, tentu sebagai kalangan 60% teratas (kita mahasiswa kebanyakan termasuk di dalamnya) akan berpikir ulang untuk memakai BBM bersubsidi dalam berkendara dengan kendaraan pribadinya. (lihat tabel dalam kajian BEM UI hal.4). Itu yang utama, sehingga menurut pendapat saya ini adalah langkah awal dari mengurangi ketergantungan kita pada energi fosil. Mengingat sebagian besar subsidi BBM ini, yaitu sekitar 70% lebih akan dinikmati oleh 60% teratas masyarakat berpenghasilan cukup.

Mengenai masyarakat golongan terbawah, yaitu 40% nya yang dikatakan menikmati sekira 14% subsidi BBM yang tentu akan tercekik dengan kenaikan-kenaikan harga bahan pokok nantinya, sebenarnya lebih merupakan korban ‘politik’. Saya tidak menyalahkan dan tidak membenci pihak-pihak mana pun dalam hal ini, bukan pemerintah, bukan parpol tertentu, bukan rakyat, bukan mahasiswa lain, dsb, hanya saja saya menyayangkan “penghembusan” isu yang terlalu dini. Jika anda mencermati dan menyepakati, seandainya tidak ada penghembusan isu kenaikan harga BBM di awal-awal tahun, tentunya pemerintah akan tetap melakukan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi pada mobil pribadi, pertamina mastilah telah menyiapkan mekanismenya.

Teman-temanku seperjuangan, saya yakin pastilah anda setuju tentang adanya APBN-P untuk merevisi beberapa hal dalam fostur APBN 2012 walau pun anda tidak setuju tentang kenaikan harga BBM subsidi dikarenakan berkurangnya subsidi di dalamnya, kan iya? Soalnya, jika kita tetap menggunakan UU No 22 tahun 2011 tanpa merevisinya, sudah tentu kita akan merugi besar dari segi finansial. Kan iya? Tolong koreksi saya.

Saya menghargai teman-teman yang memasukkan pikiran ekonomi mikro ke dalam tinjauan ekonomi makro -dengan memperhitungkan nasib 20% rakyat berpenghasilan terbawah-, namun ketika kita berbicara tentang sebuah kebijakan yang begitu besar, bersangkut paut pada sebuah negara dengan berjuta-juta penduduknya, itulah mengapa dari dulu hingga sekarang tidak ada pernah peraturan yang akan memuaskan 250juta penduduk Indonesia. Karena sulitnya kita mengelola seluruh aspek, mempertimbangkannya hingga hal terkecil sekali pun, yaitu nasib 20% orang terbawah ini. Bukannya tidak peduli, namun kita mengambil dari sisi banyaknya pihak yang diuntungkan. Saya tidak menyangkut pautkan mekanisme untung-rugi antara negara dengan rakyat, hanya saja para pengambil kebijakan di negara ini dalam rangkaian penyusunan APBN (Baca UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No 15/2004 tentang PPTJK serta turunannya, semisal PP 90/2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementrian dan Lembaga, dan sebagainya) yang suklusnya begitu singkat, menuntut kinerja baik, tentu hanya akan mengestimasikan dan mempertimbangkan segalanya dari segi makro, harap memaklumi. Jika pun tidak memaklumi, harap mempelajari.

Saya sebagai seorang mahasiswa, yang kampusnya terus diisukan akan dibubarkan sebentar lagi, yang mendapat pandangan berbagai macam dari dosen saya yang notabene adalah kebanyakan dari kalangan pejabat di Kemenkeu, sudah tentu saya berpihak pada kebijakan Kemenkeu, dalam artian ini saya memahami bagaimana Kemenkeu berperan besar dalam isu ini. Bapak Menteri Agus Martowardojo setahu saya tetap ngotot untuk membatasi penggunaan BBM bersubsidi pada kendaraan pribadi.

 

Yang kedua yaitu Subsidi BBM dan Utang Negara. Saya pernah mendapatkan materi kuliah Keuangan Publik, Pengelolaan Kas Negara (sekarang), Hukum Keuangan Negara, dan Pelaksanaan Belanja/Pendapatan Negara. Betul sekali jika dikaji lebih lanjut, bahwa biaya yang di gunakan untuk subsidi BBM jika keadaan sudah seperti ini -harga minyak dunia melesat tinggi-, maka utang negara tak terelakkan lagi akan menjadi lebih besar.

Sebenarnya, tanpa adanya kenaikan harga BBM subsidi pun, negara kita akan selalu berutang. Kenapa? Dalam Pengelolaan Kas Negara yang saya pelajari, negara kita belum terlalu matang dalam mengelola Kas Negaranya. Terdapat sekitar 200T rupiah sebagai kas mengendap di rekening kas negara setiap harinya, dan parahnya dari 200T tersebut, sebagian besar merupakan utang negara. Mengapa bisa terdapat begitu banyak kas mengendap/tak terpakai tiap harinya di rekening kas negara? Hal tersebut tidak lain adalah ‘hanya’ untuk berjaga-jaga agar negara c.q Kemenkeu sebagai Bendahara Umum Negara, dapat selalu menyediakan uang jika sewaktu-waktu diminta oleh K/L. Sampai dengan 2011 lalu, belum ada mekanisme forecasting pada penggunaan belanja dan penarikan dananya pada tiap-tiap K/L, meskipun aturannya telah ada sejak tahun 2009. Baru mulai tahun 2012 ini, pilar-pilar pengelolaan kas negara yang ditetapkan antara lain Treasury Single Account, Treasury Notional Pooling, Cash Forecasting, Placement, Foreign Exchange Management (baca di PMK No 192/PMK.05/2009 tentang Perencanaan Kas). Kementrian/Lembaga dituntut untuk merencanakan penggunaan dan penarikan kas mereka dari KPPN di berbagai wilayah di Indonesia dengan detil tiap bulannya dari alokasi DIPA masing-masing K/L.

Sebelumnya saya minta maaf sekali bahwa dalam menyampaikan pendapat saya, saya berpandangan dari sisi pemerintahan c.q Kemenkeu. Dengan adanya hal ini, diharapkan tidak ada lagi 200T rupiah mengendap tiap harinya pada rekening kas negara. Hubungannya dengan BBM subsidi adalah, bahwa pemberian subsidi ini tentunya tidak mungkin serta merta seabreg diletakkan di awal tahun, namun bertahap tiap bulannya.

Dalam Keuangan Publik yang saya dapat, utang negara kita sekarang adalah sekitar 1800T-an rupiah, yang tiap tahunnya pastilah ada jatuh tempo tertentu, namun yang paling besar adalah jatuh tempo pada tahun 2033 kelak. Lebih besar dari APBN kita sekarang, bukan? Namun berita agak baiknya adalah kebanyakan utang negara kita bukan bersumber dari pembiayaan luar negeri, melainkan dari dalam negeri, dengan penerbitan-penerbitan SBN.

Jadi, sudah jelas bahwa subsidi BBM ini akan membebani APBN begitu dalam.

Dalam kajian dari teman-teman di UI, memberikan beberapa alternatif selain utang negara, antara lain memangkas belanja birokrasi yang terus meningkat, saya sebagai seorang mahasiswa di bidang keuangan negara, mempersepsikan belanja birokrasi tentu bukanlah belanja pegawai semata. Tentu teman-teman sudah tahu menahu tentang klasifikasi belanja dalam APBN bukan? Antara lain dari segi klasifikasi secara ekonomi, fungsi, dan organisasi. (baca UU Keuangan Negara). Dari segi ekonomi, dibagilah 8 jenis belanja, yaitu belanja pegawai, barang, modal, subsidi, pembayaran bunga utang, hibah, bantuan sosial dan lain-lain. Belanja birokrasi, menurut pemahaman saya adalah belanja pegawai, barang, modal (belanja yang pasti ada di K/L selain Kemenkeu). Ketiga jenis belanja tersebut tentu memiliki porsi yang cukup besar.

Memang, dalam kenyataannya tak dapat dipungkiri selain belanja pegawai, dan modal yang tentu besar, belanja barang juga mengambil andil yang cukup besar. Bayangkan, di Indonesia ini ada sekitar 23000 satuan kerja (satker) yang masing-masing memiliki DIPA belanja barang, jika masing masing satker setiap hari melakukan fotokopi dan segala administrasi yang membutuhkan kertas hingga 500 lembar/1 rim saja, maka berapa kiranya anggaran untuk membeli kertas tersebut dalam 1 tahun secara keseluruhan satker? Itu contoh paling simpel, belum soal belanja barang untuk kebutuhan listrik, air, dsb. Perlu teman-teman ketahui, bahwa sekarang ini telah ada peminimalisiran penggunaan kertas di Kemenkeu, atau dengan kata lain yang lebih populer secara besarnya adalah reformasi birokrasi. Kita sedang on pregress menuju sana, jadi tidak ada psimisitas kita untuk masalah ini, dalam jangka panjang tentunya.

Saya kurang tahu darimana politisi partai politik dalam berita http://www.antaranews.com/berita/300050/daripada-cabut-subsidi-mendingan-pangkas-belanja-birokrasi mendapatkan angka 700T-an rupiah, namun jikalaupun benar, maka itu sudah wajar. Bukan soal jumlah pegawai negeri sipil kita, tapi dilihat dari sisi kinerja dan kerja tiap-tiap K/L. Saya sepenuhnya yakin jika hanya belanja pegawai, untuk 700T-an itu tidak mungkin. Untuk lebih lanjut mohon pelajari kegunaan dari tiap-tiap jenis belanja tersebut.

Lalu mengenai kurangi kebocoran APBN dengan signifikan, saya setuju dengan pendapat ini, namun ada beberapa hal yang perlu dicermati. Yang pertama, K/L selama ini dalam penyusunan DIPA nya pasti mengalokasikan pagu terbesar dari yang diberikan oleh Menkeu, hal tersebut yang menyebabkan besarnya anggaran belanja negara. Mengapa mereka mengalokasikan yang paling besar? Kita tidak usah pergi jauh-jauh ke K/L, lihat saja jika ada kegiatan kampus, pastilah para panitia menganggarkan hal tersebut -yang masih kira-kira- dengan pagu besar (dalam artian bukan semena-mena). Hal ini untuk jaga-jaga jika ada kegiatan tertentu yang akan menggunakan dana cukup besar, seperti belanja modal misalnya. Mengenai kebocoran APBN dalam pelaksanaannya itu bukanlah rahasia lagi, saya pun setuju itu ada hingga sekarang ini, kita sedang berjuang menutup rapat kebocoran tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya, APBN yang pasti melewati proses politik ini (tidak bisa tidak) pastilah akan bocor selama ada oknum yang berpolitik. Saya tidak menyalahkan lembaga legislatif atau mekanisme tender di masing-masing K/L. Jika anda paham, bahwa tender di K/L itu sungguh sangat mengerikan. Mohon koreksi, jika perlu teliti dan kawal proses tender proyek tersebut, karena selama ini itu adalah salah satu ‘celah’ dari kebocoran APBN selain pengemplangan pajak. Banyak sekali celah untuk ‘membocorkan’ APBN, namun kurang etis jika saya ungkapan persatu-satu. Saya mencoba mencari dalam dokumen kajian BEM UI mengenai lampiran yang dibicarakan pada halaman 7, namun saya tidak menemukan lampiran tersebut dalam kajian BEM UI, mohon maaf saya.

Saya setuju dengan pernyataan

Dengan demikian, jika korupsi bisa diminimalisir dengan cukup signifikan oleh Indonesia, dalam jangka panjang sebenarnya cukup banyak dana yang bisa dialihkan untuk subsidi BBM dan pembayaran hutang negara. Bahkan lebih jauh dari itu, untuk sector-sektor lain yang mendorong kemajuan bangsa

di halaman 7 tersebut. Namun perlu dicermati, kita sudah memiliki sistem kenegaraan yang begitu kompleks dan rumit, dan ini memang butuh jangka panjang dalam penyelesaian masalah ini, tidak serta merta.

Selanjutnya adalah menaikkan pajak, sebelumnya saya ingin mengoreksi tatacara pengutipan di kajian tersebut yang tidak menyebutkan secara lengkap tentang angka 15-17% pada halaman 8. Dalam sumber yang tercantum, angka 15-17% di negara berkembang lainnya adalah sudah termasuk perhitungan pajak daerah dan SDA. Angka 12,3% untuk indonesia belum termasuk pajak daerah dan SDA. Bahkan disebutkan bahwa jika pajak daerah dan SDA dimasukhitungkan, indonesia memiliki rasio di atas 15%, untuk lengkapnya sila kunjungi link tercantum kajian, http://www.sindonews.com/read/2012/03/13/452/592542/rasio-pajak-pdb-indonesia-masih-rendah.

Saya tidak menyalahkan para teman-teman dalam mengambil berita dari berita online internet, karena saya dalam penulisan ini pun mengambil hal yang sama. Hanya saja saya menyayangkan beberapa oknum yang mengklaim kajian-kajian orang lain yang hanya bersumber dari baca berita dan online internet, padahal kajiannya sendiri juga kurang lebih seperti itu. Saya pun seperti itu.

 

Pada perihal kesimpulan tentang tinjauan makro ekonomi ini, saya setuju dengan solusi jangka panjang dari teman-teman seperjuangan di UI, dapat di lihat di halaman 9. Antara lain, pemerintah dalam jangka panjang harus menyediakan transportasi umum yang aman, murah, nyaman (on progress) dan konversi BBM ke energi alternatif lain. Namun sayang, seandainya teman-teman UI dapat merincinya dengan lebih jelas akan lebih baik kajian tersebut, dalam artian kita semua jadi tahu bagaimana penerapan jangka panjangnya, jadi bukan hanya tanggungjawab pemerintah, namun juga masyarakat dan swasta, dalam rangka terselenggaranya good governance.

 

Yang kedua adalah Tinjauan Yuridis

 

Sungguh teman-teman dari UI memang orang yang cerdas dan elegan dalam menyampaikan aspirasi, terbukti dari berapa banyak UU yang menjadi referensi tinjauan Yuridis mereka. Saya sepenuhnya setuju pada tinjauan Yuridis teman-teman dari UI, yang mengkaji Kajian BBM dari BEM UI ini tentu saja bukan hanya seorang, namun juga dari berbagai fakultas dan salah satunya adalah fakultas hukum untuk meninjau dari sisi yuridisnya.

Perhatian saya terhenti pada halaman 13. Nampaknya dari segi pemahaman kita ada yang sedikit berbeda.

Memang benar pada UU No 12 tahun 2011 tentang APBN 2012 di pasal 7 ada klausul harga jual BBM bersubsidi tidak akan dinaikkan dan akan ada pembatasan BBM bersubsidi untuk kendaraan berplat hitam. Di paragraf terakhir halaman 13, sebenarnya pemerintah bukannya lebih memilih untuk mengurangi subsidi BBM dengan APBN-P, ini terjadi karena kejadian di luar dugaan/asumsi pemerintah untuk membuat APBN-P, terlepas dari akan mengurangi subsidi BBM atau tidak. Ingatkah teman-teman peristiwa pada awal awal tahun bahwa Iran memblokir distribusi minyak dunia sehingga mengakibatkan naiknya harga minya dunia, serta berangsur membaiknya perekonomian di USA yang berimplikasi dalam kenaikan harga minya dunia tersebut?

Secara sederhana dapat digambarkan seperti ini: Pemerintah menetapkan asumsi penjualan minyak kita ke luar negeri yang rencaranya pada awal tahun 2011 lalu (penyusunan APBN 2012) harga minyak dunia tidak mengalami kenaikan berarti. Namun kenyataannya pada awal tahun 2012 terjadi kejadian tak terduga yaitu melesatnya harga minyak dunia yang mencapai 120 dollar per barrel, bahka di prediksi mencapai 128 dollar per barrel pada akhir maret ini. Jadi jika saja tidak ada kenaikan atau kejadian luar biasa seperti ini, tentu tidak akan dibuat APBN-P secepat ini, yang biasanya baru dibuat pada pertengahan tahun. Sama sekali tidak melanggar undang-undang karena peraturan mengenai penyusunan APBN-P memperbolehkannya, kan iya?

Jika ada rakyat yang tidak mendapatkan kemakmuran sebagai akibat kenaikan harga BBM ini, maka sudah jelas kebijakan yang diambil telah melanggar Konstitusi.

Saya menekankan sekali lagi, seorang pengambil keputusan tidaklah mungkin akan memuaskan semua pihak bukan? Apalagi dalam konteks kehidupan bernegara, bagaimana caranya agar memuaskan seluruh rakyat Indonesia, mulai dari kalangan birokrat, pejabat, legislasi, pengusaha, golongan menengah, hingga rakyat kecil seperti petani buruh dan nelayan, bagaimana? Setahu saya dari dulu belum lah pernah terjadi seperti itu, maka akan selalu ada pihak yang “terkorbankan” oleh pengambilan sebuah kebijakan. Dalam hal ini adalah masyarakat kalangan terbawah yang akan menjadi korban, korban dari siapa? Bukan dari pemerintah sepenuhnya, melainkan dari para sesamanya, maupun spekulan.

 

Negara kita adalah negara hukum, itu jelas tertuang dalam UUD 1945, saya setuju mengenai hal ini, namun dari segi hukum, jika ada suatu peraturan yang kiranya bertentangan kepada UUD, tempatnya adalah ke Mahkamah Konstitusi, bukan semata-mata hanya menuntut pemerintah melalui aksi yang bukan pada jalurnya walaupun itu tidak melanggar aturan. Sila ajukan kepada MK, saya mendukung.

 

Dari kacamata saya, yang terliat selama ini adalah ‘kesalahan’ pemerintah sekarang adalah pada sumber daya manusianya yang beberapanya merupakan orang yang kurang kompeten, bukan pada sistemnya secara keseluruhan. Saya akui, masih banyak teman-teman kita di dunia birokrasi, baik itu dari Kemenkeu maupun dari K/L lain yang ‘kurang benar’, bahkan sampai pada taraf pemerintahan daerah. Maka dari itu, sekarang ini dicanangkan moratorium penerimaan pegawai negeri sipil pada lingkup kementrian dan lembaga, juga pada pemda.

Saudaraku yang budiman, andai pun jika tuntutan mahasiswa, dalam hal ini mahasiswa Universitas Indonesia dipenuhi, yaitu tidak menaikkan harga BBM bersubsidi dengan segala solusi yang telah tersaji, menurut analisis dan sepengetahuan saya, solusi tersebut baru akan terlaksana dalam jangka panjang, sedangkan masalah minyak dunia beserta tetek bengeknya sedang kita hadapi sekarang. Kita bicara secara makro, bukan mikro. Artinya, ketika saya berbicara ini, saya melihat dari konteks pengambil kebijakan yang memandang dari berbagai sisi makro.

 

Saya memetik sbuah artikel menarik dari http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f717b9703893/tak-bijak-jika-harga-bbm-rendah yang kurang lebih berisi mengenai pandangan seorang WanemESDM kita.

Indonesia memproduksi minyak sebesar 329 juta barel, mengekspor minyak mentah sebesar 132 juta barel, mengimpor minyak mentah sebesar 99 juta barel dan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar 182 juta barel pada tahun 2011 (Sumber ESDM 2012), dan mengonsumsi BBM 479  juta barel. Jadi, terdapat defisit sebesar 150 juta barel per tahun. Sementara cadangan terbukti minyak Indonesia hanya 3,7 miliar barel atau 0,3 persen dari cadangan terbukti dunia.

dari data yang diungkap pada artikel berita tersebut (sekali lagi maaf menggunakan sumber berita online, bukan kajian secara ilmiah bersama), dapat diketahui bagaimana kondisi perminyakan kita sebenarnya. Kita bahkan dibandingkan dengan salah satu negara amerika latin yang notabene anti neoliberalisme, yaitu Brasil yang notabene salah satu negara BRICK, dimana di Brasil sana -yang kurang lebih kemampuan ekonomi masyarakatnya khususnya yang terbawah adalah sama dengan kita-, harga BBM tidak disubsidi. Memang ini bagus, berimplikasi pada BBNabati dan industri nasional mereka berkembang. Tentu dengan keyakinan saya bahwa proses tersebut membutuhkan waktu yang tidak singkat. Jadi, jika Indonesia bertujuan seperti itu, maka kapan waktu tepat untuk memulai?

 

Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Undang- Undang tentang APBN ” – pasal 12 ayat 3 UU No 17 tahun 2003.

Perlu dikatahui pula, bahwa kita selalu defisit di akhir tahun mengenai APBN ini, di atas telah dijelaskan sedikit saja bagaimana ada idle cash di rekening kas negara tiap harinya dan itu bersumber dari utang. Dengan tanpa dikuranginya subsidi BBM yang berdampak pada naiknya harga BBM subsidi, anggaran negara dapat defisit sungguh banyak dalam tahun ini. Kebijakan jangka pendek apa yang kiranya dapat menanggulangi ini? Sedangkan teman-teman dari UI menawarkan kebijakan jangka panjang. Kita sedang menghadapi masalah dimasa sekarang.

 

Menjadikan negara Indonesia ini maju adalah sebuah cita-cita perjuangan. Namun menjaga rakyatnya agar tetap bisa makan, menikmati pendidikan dan memperoleh kesehatan adalah sebuah kewajiban. Apapun kebijakan yang diambil oleh pemerintah, haruslah berlandaskan pada kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dikala pemerintah salah langkah, rakyatlah yang akan menjadi korbannya. Jika bukan negara yang bisa menjamin rakyatnya, lantas siapa?

Saya sungguh setuju dengan kalimat akhir ini dalam kajian dari tinjauan hukum. Siapa yang bisa menjamin rakyatnya jika bukan negara? Teman-temanku yang budiman, tentulah anda sudah mempelajari apa itu Good Governance, yaitu perpaduan antara pemerintah, swasta dan rakyat. Ketiganya harus bersinergi untuk mewujudkan kesejahtaraan bersama.

 

Yang ketiga yaitu dari Tinjauan Politik.

 

Saya mohon maaf, bahwa sebenarnya saya kurang suka meninjau mengenai politik, karena ilmu saya sebenarnya tidak berlandaskan pada ilmu politik, dosen-dosen saya darikalangan birokrat dan pengetahuan politik saya itu cukup minim. Maka dengan ini saya tidak akan membahas tinjauan dari segi politik.

 

Akhir kata, sekian ini kata-kata dari saya yang merupakan buah pikiran saya pribadi yang saya olah, tentu dari berbagai sumber yang tak dapat saya sebutkan satu per satu. Jika dibandingkan dengan kajian yang dilakukan BEM UI, tentunga bukanlah apa-apa, bahkan mungkin saya banyak kesalahan, baik dalam pemilihan kata, pengetikan, argumentasi, dan sebagainya, karena saya menyusun ini secara pribadi, bukan bersama-sama.

Tujuan saya hanya untuk “Berbagi pandangan dan ilmu”, bukan mengubah pandangan saudara-saudara. Terserah jika saudara sekalian setuju maupun tidak setuju mengenai kenaikan harga BBM ini, namun pesan saya adalah, walaupun pandangan kita berbeda, sejatinya kita tetaplah bertujuan untuk Indonesia yang lebih baik. Ibarat seorang gadis yang dipotret oleh berbagai fotografer dari berbagai sudut, tentunya akan menghasilkan hasil dari sudut pandang yang berbeda, namun objek sebenarnya adalah real hanya seorang.

Sekali lagi saya tekankan, tidak ada alasan untuk anda jika anda telah memilih untuk keukeuh pada pendirian anda mengenai penolakan kenaikan harga BBM ini untuk berubah haluan menjadi pendukungnya, tidak! Namun, saya di sini sebagai pembagi ilmu, dan inilah ilmu yang saya punya dengan segala keterbatasannya. Silakan tolak, silakan dukung, silakan tak acuh, toh pada kenyataannya pemerintah tetap akan menaikkan harga BBM bersubsidi tersebut. Saya memposisikan sebagai orang yang bersyukur terhadap apa yang akan terjadi, bukan berarti saya tak acuh pada kehidupan ‘bawah’. Semua hal ini tak lain adalah untuk membuat kita agar bekerja dengan lebih giat dan lebih bersyukur.

Mohon maaf dan mohon jangan salah paham, terimakasih.

Wassalamualaikum wr wb.

 

 

S. Andra Veda