Pemblokiran Anggaran oleh DPR

by membualsampailemas


Salah satu fokus pemberitaan media akhir-akhir ini adalah mengenai isu pemblokiran (tanda bintang) yang dilakukan terhadap alokasi anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal belanja modal, yaitu pembangunan gedung KPK. Sebenarnya apa itu pemblokiran?

Sepengetahuan saya, pengertian Pemblokiran dalam hal ini adalah pencantuman tanda bintang (*) pada seluruh atau sebagian alokasi anggaran dalam RKA-K/L (Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian/Lembaga) Penetapan (Apropriasi Anggaran) sebagai akibat pada saat penelaahan belum memenuhi salah satu atau lebih persyaratan alokasi anggaran.(PMK 93/PMK.02/2011)

Hal tersebut termaktub dalam mata kuliah Perencanaan Anggaran pada semester 3 lalu di jurusan Kebendaharaan Negara, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Dasar hukum dari pemblokiran tersebut adalah suatu Peraturan Menteri Keuangan mengenai Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga. Dalam hal ini yang terbaru untuk dijadikan dasar hukum kita dalam melihat masalah ini adalah PMK No 93/PMK.02/2011 tentang hal yang sama.

Adapun alasan daripada dilakukan pemblokiran adalah bermacam-macam. Berikut akan saya sebutkan mengenai alasan pemblokiran sesuai dasar hukumnya.

Pertama, dilakukan pemblokiran jika Kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) maupun Pinjaman Dalam Negeri (PDN) yang belum diterbitkan Naskah Perjanjian Pinjaman Hibah Luar Negeri (NPPHLN) atau Naskah Perjanjian Pinjaman Dalam Negeri (NPPDN)-nya.

Kedua, dilakukan pemblokiran jika Kegiatan belum dilengkapi data pendukung, antara lain adalah TOR (term of reference, atau biasa juga disebut Kerangka Acuan Kerja/KAK, atau proposal), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), Hasil kesepakatan dengan DPR, Gender Budget System apabila berkenaan dengan Anggaran Responsif Gender/ARG, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum/RBA-BLU apabila berkenaan dengan satker BLU, dan database pegawai hasil validasi.

Ketiga, dalam hal satuan kerja/satker belum dapat memenuhi data pegawai.

Keempat adalah kegiatan yang menampung alokasi anggaran untuk keperluan operasional satker baru yang belum mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi/MenPANRB, untuk sementara diblokir dan pencairannya dapat dilakukan setelah data pendukung dilengkapi atau setelah ada surat persetujuan dari MenPANRB.

Kelima adalah belum adanya persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat/DPR terhadap rincian penggunaan dana yang dituangkan dalam RKA-K/L

Keenam adalah alokasi anggaran dalam rangka Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang belum didistribusikan ke Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD)

Ketujuh adalah sisa dana yang belum ditetapkan penggunaannya yang ebrasal dari hasil penelaahan berdasarkan pagu APBN

Kedelapan adalah alokasi anggaran yang belum ada dasar hukumnya pada saat penyusunan RKA-K/L/

Kesembilan adalah jika terdapat ketidaksesuaian indikator kinerja kegiatan dengan output yang dihasilkan.

Berdasarkan yang telah disebutkan di atas, terkait dengan kasus pemblokiran anggaran KPK adalah mengenai ketentuan kelima, yaitu belum mendapatkan persetujuan DPR terhadap rincian penggunaan dana yang telah dituangkan dalam RKA-K/L. Jadi, dapat disimpulkan bahwa memanglah betul DPR memiliki kewenangan menyetujui atau tidak menyetujui suatu alokasi anggaran terhadap suatu satuan kerja/satker. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai media, proyek pembangunan gedung baru KPK adalah suatu proyek tahun jamak. Anggaran yang diblokir itu menurut Menteri Keuangan adalah sekitar 60miliar-80miliar untuk tahun 2012 (sumber). Hal ini berarti bahwa persyaratan KPK dalam memperoleh anggaran pembangunan gedung barunya telah lengkap, hanya tinggal mendapat persetujuan DPR.

Sesungguhnya, setiap satuan kerja di lingkup pemerintahan ini dalam mencairkan anggarannya memang harus mendapatkan persetujuan dari DPR selaku wakil rakyat, karena filosofinya, APBN adalah uang rakyat, maka pemerintah dalam menggunakan APBN itu pun harus melalui persetujuan rakyat melalui wakilnya c.q DPR RI. Namun, apakah benar bahwa kebanyakan orang di parlemen kita sekarang ini adalah merupakan wakil rakyat Indonesia yang sesuangguhnya, yang benar-benar mewakili kepentingan rakyat Indonesia? Mungkin hal tersebut dapat dijawab oleh pembaca sendiri.