Sebuah Kekhawatiran akan Legalitas Perampokan Uang Negara

by membualsampailemas


Sebagai seorang mahasiswa yang pernah mempelajari peraturan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yaitu Perpres No 54 Tahun 2010 yang telah diubah terakhir dengan Perpres No 70 Tahun 2012, saya baru tersadar dan tergelitik ketika mengobrol dengan salah satu PNS di lingkungan Pemda DKI Jakarta, salah satu Suku Dinas di bawah Dinas PU tentang jabatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

Kebetulan di masa-masa akhir tahun seperti ini tagihan-tagihan atas kontrak sedang banyak-banyaknya. Iseng-iseng saya bertanya pada PNS tersebut yang kebetulan menjadi stakeholder saya ketika magang di lingkungan Pemda ini. Awalnya saya bertanya siapa PPK di sini? Dijawabnya PPKnya adalah Bapak Kasudin. Pikir saya, itu hal yang lumrah. Lantas, siapa PPSPM-nya di sini? Beliau menjawab pula bahwa Bapak Kasudin yang menjabat sebagai PPSPM, merangkap PPK di instansi tersebut. Saya terheran-heran.

Menurut pengakuan beliau, dulu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pernah mengadaan diklat tentang hal tersebut, bahwa PPK dan PPSPM boleh dirangkap sekaligus oleh KPA, c.q Kasudin. Hal ini yang nantinya akan saya cek lagi dalam Perpres No 54 maupun 70 tadi. Awalnya saya bersikukuh bahwa jabatan PPK dan PPSPM itu tidak boleh dirangkap sekaligus, tapi karena saya sedang tidak pegang peraturan apa pun waktu itu, maka saya menyerah.

Saya mencoba membuka lagi Perpres No 54 Tahun 2010 dan Perpres No 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah hanya untuk memastikan. Seseorang ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan yang tertera pada pasal 12 ayat (2) huruf f yang berbunyi: “tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara.” Lantas di ayat (2a) yang merupakan tambahan akibat adanya Perpres No 70 Tahun 2012 terdapat klausul yang berbunyi: “Persyaratan tidak menjabat sebagai PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dikecualikan untuk PA/KPA yang bertindak sebagai PPK“. Saya ingin melihat penjelasan dari ayat (2a), namun ternyata tidak ada di Perpres No 70 Tahun 2012 tersebut.


Sebenarnya, apa itu PPSPM dan apa itu PPK? Mengapa perlu untuk membahas hal ini?

Saudara-saudaraku sekalian, diantara kalian yang membaca ini (kalau ada yang baca) pasti ada yang awam tentang ilmu Keuangan Negara, maka dari itu ada baiknya sedikit diterangkan mengenai PPSPM dan PPK.

Pejabat Pembuat Komitmen itu apa? Dijelaskan pula di PMK No 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN pasal 13:

Dalam melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara, PPK memiliki tugas dan wewenang:

  • menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA;
  • menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  • membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
  • melaksanakan kegiatan swakelola;
  • memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/ kontrak yang dilakukannya;
  • mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
  • menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
  • membuat dan menandatangani SPP; (Surat Permintaan Pembayaran)
  • melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
  • menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
  • menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
  • melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejak UU Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara dikeluarkan, istilah Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) pertama kali muncul dalam pengetahuan saya adalah pada PMK No 134/PMK.06/2005 tentang pedoman pembayaran dalam pelaksanaan APBN. Lantas baru kemarin muncul PMK No 190/PMK.05/2012 yang menegaskan di pasal 17:

Dalam melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM, PPSPM memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

  • menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung;
  • menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
  • membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;
  • menerbitkan SPM;
  • menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
  • melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA; dan
  • melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.

Sudah kelihatan? Kelihatan “celah”nya? Kelihatan masalah yang saya usung? Belum? Oh sudah? Ya sudah.

Memang betul, kewenanangan PPSPM dan PPK pada mulanya adalah kewenangan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA). PA/KPA lah yang bertanggung jawab atas perbuatan PPK dan PPSPM selain diri mereka sendiri. Namun demi terciptanya check and balance, dua kewenangan tersebut dipisah, tidak boleh dijabat oleh satu orang sekaligus. PPK bertugas membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP), sedangkan PPSPM bertugas menguji SPP tersebut untuk kemudian diterbitkan SPM.

Akan jadi aneh dan tidak wajar tatkala ada orang yang menerbitkan SPP, mengajukan SPP kepada dirinya sendiri, lalu menguji SPP beserta dokumen-dokumen pembayaran itu untuk kemudian menerbitkan dan menandatangani SPM.

Semakin tinggi kekuasaan seseorang, semakin berpotensilah ia korup. Bukan berprasangka buruk, tapi ini adalah tindakan pencegahan terhadap sebuah legalitas dalam perampokan uang negara.

Ini semua adalah ilmu dunia, ilmu yang sempit. Lantas kenapa kita berkutat dan pada hal keduniaan ini? PPSPM dan PPK? Dunia itu adalah senda gurau belaka kan? Itu karena Tuhan Maha Tahu bahwa manusia butuh hiburan, maka dibuatlah mereka hidup di dunia ini, buat hiburan manusia sendiri. Tuhan Maha Asyik.

Kembali ke Perpres No 54 Tahun 2010 dan Perpres No 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, baik Pemda maupun Pemerintah Pusat mengacu pada peraturan ini. Namun khusus untuk Pemerintah Pusat, telah mengantisipasinya pada tahun 2013 ini soal pasal 12 ayat (2a) tersebut dengan suatu peraturan baru berupa PP No 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pasal 9, 11 dan 14, yang menyebutkan bahwa

  • dalam kondisi tertentu, jabatan PPK atau PPSPM dapat dirangkap oleh KPA, à (“atau” menegaskan bahwa harus dipilih salah satu, bukan kedua-duanya. Beda dengan “dan”.)
  • jabatan PPK tidak boleh dirangkap oleh PPSPM dan bendahara,
  • jabatan PPSPM tidak boleh dirangkap oleh PPK dan bendahara

Lalu di pasal 181 PP No 45 Tahun 2013 tersebut disebutkan bahwa:

Semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari ketentuan yang berkenaan dengan pelaksanaan APBN, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini

Lantas, apa kabar Pemda? Menurut saya masih ada “celah” yaitu pasal 12 ayat (2a) di Perpres No 70 Tahun 2012 untuk Pemerintah Daerah. Sekali lagi, ini bukan prasangka buruk terhadap Pemda, hanya saja sebuah kekhawatiran atas legalitas dalam perampokan uang negara.

Yang sedang belajar dan terus belajar

Setyoko Andra Veda