Kerugian Negara, Material dan Formal.

by membualsampailemas


Apa yang terbayang pertama kali ketika kita mendengar kata “rugi”? Tiap-tiap orang akan membayangkan macam-macam tentang kerugian itu. Secara umum, rugi itu berarti terjual kurang dari harga beli (modal), yang berarti tidak mendapatkan laba.

Sekarang, pernahkah kita mendengar istilah Kerugian Negara? Kok negara bisa rugi? Memangnya negara jual apa?

Kerugian Negara adalah kerugian dalam arti negara tidak memperoleh manfaat. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, juga dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan RI, terdapat definisi sebagai berikut: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya, sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Nah, kalau kita sudah bicara tentang definisi dalam undang-undang, mau tidak mau kita harus berpikir logis secara hukum pula dan secara gramatikal. Mari kita cermati apa itu Kerugian Negara lebih dalam.

Namun sebelumnya, bagi para manusia berjiwa penyair yang sangat peka terhadap metafor, saya mohon maaf karena mempersempit makna-makna dalam kata-kata yang baku dan terkesan rigid. Kita mau tidak mau harus demikian jika berbicara tentang hukum. Perlu kesepakatan diantara kita bahwa bahasa memang mereduksi makna yang mana memang tidak akan pernah bisa menampung seluruhnya.

Pertama, Kerugian Negara adalah sebuah akibat. Artinya, kerugian negara itu merupakan peristiwa yang secara sahih sudah terjadi. Kalau belum terjadi, maka tidak ada kerugian negara. Sudah dapat logikanya?

Kedua, Kerugian Negara selalu dan senantiasa berkaitan dengan perbuatan melawan hukum (PMH). Nah, jika ada perbuatan yang selaras dengan hukum (memiliki dasar hukum) – sesuai dengan peraturan perundang-undangan – apakah perbuatan seperti itu bisa menimbulkan Kerugian Negara? Kalau kita terlepas dari definisi Kerugian Negara pada undang-undang, tentu saja jawabannya IYA. Tapi karena kita harus berfikir secara hukum, maka jawabannya TIDAK. Jadi, jika ditafsirkan secara gramatikal, selama perbuatan kita selaras dengan hukum yang berlaku (tidak melawan hukum) maka kita tidak akan melakukan Kerugian Negara. Sudah dapat lagi logikanya? Pokoknya, asal ada dasar hukumnya dan kita patuh, kita akan aman.

Ketiga, Kerugian Negara memiliki unsur nyata dan pasti jumlahnya. Maka dari itu, butuh suatu pelaporan keuangan negara yang menunjukkan bahwa memang terjadi kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya. Mau tidak mau harus ada pembuktian dalam hal ini.

Keempat, bahwa Kerugian Negara tetaplah Kerugian, selama ada unsur PMH dan dilakukan secara sengaja maupun secara lalai. Bahwa tidak ada pemakluman untuk kelalaian.

Untuk kembali menyegarkan pikiran kita, saya perlu mengingatkan bahwa negara sekali-kali tidak melakukan bisnis korporasi (kecuali dalam beberapa hal yang jumlahnya sangat sedikit) yang mana mencari keuntungan secara finansial. Tugas negara bukan itu, bukan melakukan jual-beli barang/jasa kepada warganya. Tugas negara dengan menggunakan instrumen APBN adalah mencari manfaat. Manfaat memiliki cakupan lebih luas daripada sekadar Keuntungan. Oleh karena itu, jika suatu kegiatan pemerintah tidak memiliki manfaat untuk rakyatnya, tentu bisa dikatakan pemerintah rugi. Tapi, sekali lagi, perlu diingat bahwa rugi itu bukan Kerugian Negara itu sendiri.

Nah, sekarang siapa yang bisa mengakibatkan kerugian negara? Untuk menjawab ini, kita perlu kembali lagi pada definisi Kerugian Negara di atas. Jawabannya adalah: siapa saja, setiap orang bisa mengakibatkan kerugian negara jika dia melakukan PMH. Maka, untuk seseorang yang melakukan perbuatan PMH yang mengakibatkan kerugian negara dapat dijerat dengan Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi pasal 2 dan 3.

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Mari kita fokuskan pada perbuatannya yang ada pada pasal tersebut, yang saya tebali.

 

Pasal 2

Pasal 3

Siapa

Setiap Orang

Setiap Orang

Pelanggaran

Secara melawan hukum

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Perbuatan

Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi

Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi

Akibat

Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

 

Dari perbandingan kedua pasal tersebut, kita bisa melihat dengan jelas bahwa siapa saja dapat dijerat tanpa kecuali, asalkan orang itu melakukan perbuatan dan pelanggaran yang berakibat “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara“.

Di sini kita digelitik lagi dengan frasa terakhir tersebut, “..dapat merugikan…”, yang berarti bahwa perbuatan yang dimaksud memang mengakibatkan kerugian negara secara nyata maupun tidak mengakibatkan, tapi memiliki indikasi dapat mengakibatkan kerugian negara, maka akan tetap akan dijerat oleh pasal tersebut.

Misalnya si X melakukan PMH maupun penyalahgunaan wewenang yang mana memang bertujuan untuk memperkaya dirinya atau orang lain atau korporasi (tentu harus dibuktikan), TETAPI perbuatan itu belum mengakibatkan suatu kerugian negara secara nyata. Si X hanya baru sampai pada tahap melakukan perbuatan “penyebab yang dapat/bisa”, jadi tidak ada kerugian negara sama sekali. Maka dia akan dijerat. Setidaknya itulah tafsiran saya.

Memang kelihatannya tidak adil, perbuatan yang sudah mengakibatkan dibandingkan dengan perbuatan yang sama yang belum mengakibatkan, memiliki hukuman yang sama besarnya. Tapi itulah hukum. Secara pidana, memang harus ditafsirkan kerugian negara secara formal, bukan secara material. Namun di lain sisi, secara keuangan negara dalam hal membuat laporan keuangan dan lain sebagainya, maka kerugian negara harus ditafsirkan secara material.

Di akhir artikel ini tentu tak lupa saya meminta maaf pada para pakar hukum maupun para orang yang lebih paham hukum daripada saya, karena sebagai pribadi yang ingin mengulik tentang hukum saya berusaha menafsirkan sendiri pasal-pasal di atas. Akhir kata, semoga sedikit memberi pencerahan tentang Kerugian Negara serta tetek bengeknya pada para pembaca.

Jakarta, November 2014
Setyoko Andra Veda
masih C dari pada C